国名 ランキング（１４年、１７５力国中） 腐敗認識指数シンガポール ７

国名 ランキング（１４年、１７５力国中） 腐敗認識指数
シンガポール ７位 ８４
日本 １５位 ７６
マレーシア ５０位 ５２
フィリピン ８５位 ３８
タイ ８５位 ３８
インドネシア １０７位 ３４
ベトナム １１９位 ３１
ラオス １４５位 ２５
カンボジア １５６位 ２１
ミャンマー １５６位 ２１

２－７社内不定―解雇
１． 労働者保護に厚い労働法制
２． 雇用関係の終了のための協議が必須
 合意に至ることの難しさ
 合意に至らない場合の雇用関係終了事由の限定（試用期間、定年退職、労働者死亡ETC）
３． 犯罪行為を理由に解雇する場合でも、刑事訴訟で有罪判決が必要




２－８社内不定―主要国労働法制の整備と解雇の容易性
整備 シンガポール解雇に正当事由不要 いわゆる解雇すら難しい（裁判所の判断が必要、裁判手続中権利金支払 インドネシア
マレーシア解雇には正当事由が必要

ベトナム解雇可能事由の限定
労働法制の整備状況
タイ 解雇補償金支払による会社都合の解雇が可能
フィリピン 解雇可能事由の限定

未整備
ミャンマー労働法制は個別法の集積
解雇可能事由が不明確

容易 解雇の困難性 困難

２－９社内不定―不定を防止するために
１． 全ての不定を防ぎきることは不定可能と認識
２． 大きな不定防止に注力する等のメリハリづけが必要
 不定を行えない仕組みづくり（ハード面）
 不定をしにくくする雰囲気・社風（ソフト面）
３． 採用時の重要性
 試用期間で何に着目するのか
 レファレンス



２－１０社内不定―不定が発覚したらどうするか
１． 事実関係の把握・回収はほぼ無理と認識
２． 解雇が可能でも解雇が適切かは要検討
 (pro)更なる犯罪行為の防止
 (con)逃走等により事実関係の把握が困難
３． 捜査機関へ相談するかは要検討
 (pro)事件処理が可能
 (con)贈賄 –› 米英で制裁を受ける可能性（米国海外腐敗行為防止法・英国贈収賄禁止法 全世界適用）
４． 弁護士に相談するかは要検討
 (pro)対応方針の確立
 (con)捜査機関への対応方針の齟齬の可能性

３． 近時の規制等アップデート

３－１近時の規制等問題点について
１．外国人利用手順に関する労働移住大臣規程２０１５年第１６号
 外国人及び内国人の雇用比率は
 非居住取締役・コミサリスのIMTA 取得
２．インドネシア語テスト


３－２新規制等―雇用比率（１）
１．労働移住大臣規程２０１５年第１６号３条１項
 １人の外国人労働者を雇用する雇用者は、当該雇用者において少なくとも１０人以上のインドネシア人労働者を雇用出来なければならない。
２．同規定４条１項
 以下の組織が外国人労働者を雇用者に含まれる。
e. 外国商事駐在員事務所、外国駐在員事務所
f.外国民間企業
g.インドネシアの法律に基づき設立された株式会社

３－３新規制等―雇用比率（２）
１．３条１項の趣旨
 高い失業率の改善
 労働移住省としては、この規制より悪影響を受ける投資促進の点は省庁の問題と認識
２．現在の取扱い
 すでに施行済み
 外国人労働者１名のビザ申請時に比率を確認、１対１０の雇比率に達していない場合にはその旨注意され、今後雇用比率を守る旨の誓約書を作成させられる
 雇用比率に達していない状態でさらにもう１名ビザ申請することができるかどうかまでは不明

３－４新規制等―雇用比率（３）
１．労働移住省の問題意識と今後の展開
 金融、駐在員事務所、コンサル等は１対１０の雇用比率を維持する事が困難であることは労働移住省も認識
 今後比率の修正の可能性はあるも、自動車業界及び建設業界等労働集約型産業については比率が堅持される見込み。
–›ビザ申請の必要がない限り、早くインドネシア人を採用せず様子を見る
というのも１つの手

３－５新規制等―非居住役員のIMTA （１）
１．労働移住大臣規程２０１５年第１６号３７条
 １項 外国人労働者の雇用者の雇用者は局長が発行するIMTAを有する義務負う。
 ２項 前項のIMTA保有義務に関する規定は海外所在の取締役会構成員、コミサリス会構成員。。。。にも適用される。
２． 同規程３９条
 ５項 外国人労働者が取締役会構成員、コミサリス会構成員。。。の役職に就く場合、最長２年間のIMTA取得が可能であり、延長が可能である。

３－６新規制等―非居住役員のIMTA（２）
１．３７条２項の趣旨
 非居住取締役・コミサリスによるインドネシア入国時に簡易な到着ビザ
（２１３）が使われる例がほとんどである、という政府の実態調査結果
 国として（非居住）会社役員の動態を把握。
２．実態を改善するために採りうる手段
 非居住取締役・コミサリスによるインドネシア人入国時には到着ビザ
（２１３）より政府の管理が容易なシングル・マルチプルエントリービザ（２１１・２１２）を要求
 IMTAの取得を義務付け（政府の管理が容易に）
–›労働移住大臣規制程２０１５年第１６号は上記２）を採用

３－７新規制等―非居住役員のIMTA （３）
３．問題点
 １年又は２年に１度IMTA取得・更新手続が必要となり非常に煩雑
 諸費用が発生
 批判が集中

４．制度変更の可能性
 IMTA取得義務のの可能性
 非居住取締役・コミサリスによるインドネシア入国時にはシングル・マルチプルエントリ―ビザ（２１１・２１２）を要求される可能性

–›拙速に手続を進めず情勢を見めるため様子を見極めるというのも１つの手

３－８新規制等ー言語テスト（１）経緯・背景
１．これまでの経緯
 インドネシアへの技術移転を目的として外国人労働者にインドネシア語テストを課すべきという議論。
 ただ、労働移住大臣規程２０１５年第１６号には盛り込まれなかった。
２．１０がつ１６日付けジャカルタポスト記事
 外国人労働者による勤務開発後１年を経過した時点で就労許可更新に際してテストを課す可能性
３． 政府高官の発言
インドネシア語での会話を促す必要性は高い

結果 (インドネシア語) 1:

Indeks persepsi korupsi negara peringkat (14 tahun, 175 negara di)Singapura 84 7 tempatJepang 15 76Malaysia top 50 52Filipina peringkat 85 38Thailand 85 # 38Indonesia 107 # 34Viet Nam 119 # 31Laos 145 # 25Kamboja 156 # 21Myanmar 156 # 21 2-7社 di terbatas-pemberhentian1. Tebal untuk melindungi buruh perundangan Perburuhan2. Perjanjian untuk pemutusan hubungan kerja diperlukan setuju bahwa kesulitanGagal perjanjian o hubungan kerja berakhir taman hanya (masa percobaan, pensiun, pekerja kematian dll)3. Bahkan jika dipecat kejahatan dalam proses pidana memerlukan dihukum 2-8, di tak tentu--perbaikan besar undang-undang tenaga kerja dan pemberhentianPengembangan Singapura dipecat tanpa pembenaran disebut PHK bahkan lebih keras (harus memiliki penilaian dari pengadilan, Pengadilan Indonesia yang benar pada uang dibayar Malaysia dipecat untuk penyebab Pembatasan pemecatan dapat menjadi alasan untuk Viet NamPengembangan perundangan Perburuhan Dipecat oleh Thailand pemecatan kompensasi uang dibayar secara sukarela. Filipina alasan untuk pemecatan dapat dibatasiTidak memadai Hukum Perburuhan Myanmar adalah metode berbeda Dasar dari pemecatan dapat bebas-deterministik Sulit sulit mudah pemberhentian 2-9 di sewenang-wenang--agar tak terbatas1. Dianggap mungkin yang dapat mencegah semua terbatas terbatas2. Perlu dimodulasi untuk fokus pada perlindungan terbatas utama, dll. tak tentu tidak bisa membangun (permukaan keras) terbatas sulit untuk gaya & budaya (lembut)3. Pentingnya adopsi: Sidang berfokus pada apa? referensi 2-10 perusahaan di terbatas-apa harus dilakukan setelah Anda telah menemukan terbatas1. Mengenali hubungan yang benar dan pemulihan hampir mustahil2. PHK mungkin pemecatan tepat atau tersangka (pro) mencegah lebih lanjut tindak pidana (con) melarikan diri karena hubungan fakta sulit3. Cara untuk berbicara dengan otoritas tersangkaPengolahan kasus  (pro)Penyuapan  (con) – › dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat dan Britania dapat (Amerika Serikat praktek korupsi luar negeri Act dan Inggris Raya penyuapan hukum seluruh dunia menerapkan) 4. Menduga atau untuk berkonsultasi dengan seorang pengacaraPembentukan o (pro) (con) penegakan kebijakan untuk mengatasi konflik dapat 3. Update terbaru peraturan, dll. Isu 3-1 hari peraturan, dll. 1. Luar negeri menggunakan Peraturan Menteri Imigrasi buruh prosedural 2015, no. 16 kerja asing dan domestik rasio non-penduduk Direksi dan Komisaris dari IMTA 2. Tes bahasa Indonesia 3-2 baru peraturan-kerja rasio (1) 1. Peraturan Menteri Imigrasi buruh 2015, Terbitan 3 Pasal 16 ayat 1 satu pekerja asing majikan tidak mempekerjakan pekerja Indonesia untuk setidaknya sepuluh lebih dalam majikannya. 2. Ini Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan demi kerja pekerja asing.e. kantor perwakilan perusahaan asing dari Kantor Perwakilan Asingf. perusahaan swasta luar negeriBerdasarkan undang-undang g. Indonesia co., Ltd. didirikan 3-3 rasio peraturan-kerja baru (2) 1. Tujuan dari Pasal 3 (1)Peningkatan tingkat pengangguran tinggi  diakui masalah badan dan mempromosikan investasi sebagai Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, dipengaruhi oleh peraturan 2. Penanganan saat ini sudah penegakanUntuk membuat surat pernyataan akan catatan o pekerja asing per aplikasi visa ketika belum mencapai pekerjaan rasio cek, rasio 1-ke-10, akan mempertahankan rasio pekerjaan Ketenagakerjaan rasio tidak telah dicapai dalam selain apakah atau tidak untuk mengajukan permohonan visa lain yang dapat diketahui 3-4 baru peraturan-kerja rasio (3) 1. Perkembangan kesadaran terhadap Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi perwakilan finansial kantor, konsultasi, dll juga diakui Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi akan sulit untuk menjaga rasio pekerjaan 1-ke-10 masa depan kemungkinan koreksi rasio juga diharapkan tongkat rasio pada industri padat karya industri otomotif, industri konstruksi, dll. -› Menonton, kecuali Anda tidak perlu mengajukan permohonan visa, tanpa mengadopsi Indonesia orang segera Itu adalah salah satu tangan 3-5 peraturan baru--penduduk non-Direktur IMTA (1) 1. Peraturan Menteri Imigrasi tenaga kerja 2015, Pasal 16 dari 37 1 pekerja asing majikan majikan berutang kewajiban telah dikeluarkan oleh Direktur IMTA.Anggota Dewan Direksi anggota negara-negara Asing, commissaries IMTA o (2) Peraturan tugas retensi; Juga berlaku.2. Peraturan Pasal 39Pekerja asing  (5) adalah anggota Dewan dan commissaries anggota Komite. Jika memegang kantor, IMTA akuisisi hingga dua tahun mungkin, dan harus diperpanjang. peraturan baru 3-6--penduduk non-Direktur IMTA (2) 1. Tujuan artikel 37 (2)Direktur penduduk non- dan commissaries yang sederhana selama visa kedatangan imigrasi Indonesia(213) contoh yang paling digunakan dalam survei pemerintahPerusahaan pemantauan petugas  negara (non-penduduk).2. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi aktual non-penduduk Direksi dan Komisaris selama orang Indonesia imigrasi visa on arrival(213) memerlukan lebih mudah dikelola pemerintah single / beberapa entri visa (211.212) IMTA akuisisi mandat (untuk memudahkan administrasi pemerintah) -› Tentang imigrasi buruh melayani peraturan 16 no. 2 2015) mengadopsi peraturan baru 3-7 - penduduk non-Direktur IMTA (3) 3. Masalah setahun atau sekali setiap dua tahun IMTA akuisisi dan pembaharuan prosedur diperlukan dan yang sangat rumitBiaya  mengangkat kritik atas 4. Kemungkinan perubahan sistem IMTA mendapatkan tugas mungkin non-penduduk Direksi dan Komisaris selama Indonesia imigrasi single / beberapa entri-Mei menjadi diperlukan visa (211.212)-Memiliki › buru-buru tanpa memajukan permulaan situasi 見me untuk menentukan tampilan satu tangan 3-8 bahasa peraturan baru menguji (1) sejarah dan latar belakang 1. Sejarah transfer teknologi ke Indonesia sebagai bahasa Indonesia pekerja asing uji untuk memaksakan pada diskusi.O Namun, tenaga kerja Peraturan Menteri Imigrasi 2015, no. 16 pada usia. 2. 10 di 16 dengan Jakarta Post ArtikelO pengembangan bisnis pekerja asing setelah satu tahun telah berlalu tes untuk memaksakan kerja izin perpanjangan bila mungkin3. Pejabat pemerintah mengatakan Perlu untuk mendorong percakapan di Indonesia, lebih tinggi

結果 (インドネシア語) 2:

Negara (14 tahun, di 175 negara berlaku) Indeks Persepsi Korupsi
Singapura 7 dari 84
Jepang 15 dari 76
Malaysia 50 dari 52
Filipina 85 dari 38
Thailand 85 dari 38
Indonesia 107 dari 34
Vietnam 119 dari 31
Laos 145 dari 25
Kamboja 156 dari 21
Myanmar 156 dari 21 2-7-rumah terdefinisi - pemecatan 1. Undang-undang tenaga kerja tebal pada perlindungan pekerja 2. Konsultasi untuk pemutusan hubungan kerja adalah penting kesulitan mencapai kesepakatan  membatasi kerja peristiwa pemutusan hubungan jika Anda tidak mencapai kesepakatan  (masa percobaan, pensiunan, pekerja meninggal dll) 3. Bahkan jika Anda dipecat karena tindak pidana, keyakinan diperlukan dalam proses pidana 2-8 rumah terdefinisi - kemudahan pemeliharaan, dan pemberhentian negara-negara besar undang-undang tenaga kerja bahkan sulit alasan yang dapat dibenarkan tidak perlu disebut pemecatan untuk mengembangkan Singapura pemberhentian (putusan pengadilan butuhkan, pembayaran tepat Indonesia selama proses pengadilan adalah alasan dibenarkan diperlukan untuk pemberhentian Malaysia batas Vietnam pemberhentian peristiwa yang mungkin status pengembangan dari undang-undang tenaga kerja yang mungkin pemberhentian paksa oleh Thailand pembayaran kompensasi pemberhentian terbatas di pemberhentian Filipina kemungkinan alasan yang belum dikembangkan pekerja Myanmar undang-undang adalah akumulasi identifikasi khusus metode pemecatan mungkin alasan jelas mudah pemberhentian kesulitan sulit 2-9 rumah terdefinisi - untuk mencegah terbatas 1. diakui bahwa mungkin terbatas Anda mungkin untuk mencegah semua terbatas untuk 2. pencegahan terbatas besar acar tajam butuhkan seperti fokus pembangunan tidak dapat dilakukan  mekanisme terdefinisi (permukaan yang keras)  terbatas cenderung ke atmosfer, budaya perusahaan (permukaan yang lembut) 3. diadopsi selama pentingnya  kita ingin fokus apa di masa percobaan referensi  2-10-rumah terdefinisi - terdefinisi tembaga apakah Setelah ditemukan pegang dan pemulihan 1. fakta pengakuan hampir tidak mungkin atau 2. pemecatan mungkin bahkan pemecatan adalah Tersangka tepat  (pro) pencegahan tindak pidana lanjut  ( con) liburan atau sejenisnya oleh pemahaman dari fakta-fakta yang sulit atau konsultasi ke 3. hukum lembaga penegak menduga  (pro) pengolahan kasus adalah mungkin  (con) suap -> Inggris pada kemungkinan sanksi Amerika Serikat (AS Foreign Corrupt Practices Pencegahan Act dan UU Suap Inggris seluruh dunia berlaku) 4. atau untuk berkonsultasi dengan pengacara tersangka  (pro) pembentukan Kebijakan dari perbedaan kebijakan yang sesuai untuk ü (con) lembaga penegak hukum dan kemungkinan  3. dari baru-baru ini peraturan update 3-1 untuk peraturan baru masalah 1. asing menggunakan prosedur migrasi tenaga kerja Peraturan Menteri 2015 Nomor 16  rasio Ketenagakerjaan asing dan domestik  direktur non-penduduk dan Komisarisu dari IMTA akuisisi 2 . Uji Indonesia 3-2 peraturan baru, dll - rasio kerja (1) 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015 Nomor 16 3, ayat 1  1 orang pengusaha untuk mempekerjakan pekerja asing, di majikan Anda harus mampu mempekerjakan setidaknya 10 orang atau lebih banyak pekerja Indonesia. 2. ketentuan yang sama 4, ayat 1  organisasi berikut termasuk dalam pekerja asing majikan. Asing Kantor Perwakilan e. Commercial, asing kantor perwakilan. f perusahaan swasta asing. g Indonesia didirikan, Inc berdasarkan hukum 3-3 peraturan baru - kerja rasio (2) semangat 1,3, ayat 1  dari tingkat pengangguran yang tinggi ditingkatkan  migrasi tenaga kerja sebagai tabungan, diakui sebagai titik promosi investasi masalah kementerian terpengaruh dari peraturan ini 2. penanganan saat  sudah penegak telah memeriksa rasio untuk  selama penerapan visa pekerja asing satu orang, rasio satu-ke-10 kerja jika tidak mencapai dicatat bahwa efek adalah untuk menciptakan janji untuk efek untuk melindungi rasio kerja di masa depan Sampai apakah mungkin berlaku satu orang visa lebih dalam keadaan yang tidak mencapai rasio kerja  diketahui 3 -4 peraturan baru, dll - rasio kerja (3) 1. Migrasi tenaga kerja Kementerian kesadaran dan masa depan perkembangan  keuangan, kantor perwakilan, konsultasi, dll 1 sampai 10 dari itu sulit untuk mempertahankan rasio kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian juga diakui kemungkinan  rasio masa depan koreksi Hal diharapkan juga, rasionya adalah Kenji untuk industri otomotif dan industri konstruksi seperti industri padat karya yang ada. -> Selama tidak ada kebutuhan untuk visa, segera melihat situasi tanpa mengadopsi Indonesia sejak satu sisi 3-5 peraturan baru - dari petugas non-penduduk IMTA (1) 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015 Nomor 16 Pasal 37  1 Bagian pekerja asing pengusaha pengusaha berutang kewajiban memiliki IMTA Komisaris dikeluarkan. Ketentuan yang berhubungan dengan  2 Bagian kewajiban kepemilikan IMTA dimaksud dalam anggota Dewan paragraf sebelumnya keberadaan di luar negeri, anggota Asosiasi Komisarisu. . . . Untuk juga berlaku. 2. Peraturan yang sama Pasal 39  5 Bagian anggota Dewan pekerja asing, anggota Asosiasi Komisarisu. . . Jika Anda mengambil judul, adalah mungkin untuk akuisisi IMTA sampai dua tahun, adalah ekstensi mungkin. 3-6 peraturan baru - perwira non-penduduk IMTA (2) semangat 1,37 ayat 2 visa kedatangan sederhana di imigrasi Indonesia oleh  direktur non-penduduk dan Komisarisu contoh (213) digunakan hampir, yang Hasil survei dari pemerintah sebagai  negara memahami dinamika eksekutif (non-resident) perusahaan. 2. Cara yang mungkin untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya visa kedatangan pada saat imigrasi Indonesia oleh  direktur non-penduduk dan Komisarisu meminta manajemen mudah visa single entry-beberapa pemerintah (211, 212) dari (213) diperlukan akuisisi  IMTA (mudah pengelolaan pemerintah) -> Menakertrans gelar regulasi tahun 2015 No 16 di 2) di atas untuk mengadopsi 3-7 peraturan baru - dari petugas non-penduduk IMTA (3) 3. Masalah  1 tahun atau 2 tahun pada IMTA akuisisi waktu dan perpanjangan diperlukan sangat rumit biaya  terjadi  kritik intensif 4. Kemungkinan perubahan kelembagaan  kemungkinan IMTA kewajiban akuisisi  beberapa entri tunggal pada saat Indonesia imigrasi oleh non-penduduk direksi dan Komisarisu - mungkin diperlukan visa (211, 212) -> situasi tanpa memajukan prosedur prematur Bahkan satu sisi karena menilai situasi untuk Mel melihat 3-8 tes peraturan-bahasa baru (1) Latar belakang dan latar belakang 1. SEJARAH SINGKAT diskusi yang harus memaksakan tes Indonesia untuk pekerja asing untuk tujuan transfer teknologi ke ü Indonesia.  Namun, kami tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015 Nomor 16. 2.10 bulan 16 dengan Jakarta Post Artikel  kemungkinan memberlakukan tes saat perpanjangan izin kerja pada saat selang pengembangan layanan setelah satu tahun karena pekerja asing 3. Keterangan dari pejabat pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong percakapan di Indonesia